Legislator: perlu pembatasan pengeluaran dana pilkada

wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja memandang usah ada pembatasan pengeluaran dana pemilihan kepala daerah dalam agama perundangan guna mengantisipasi ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada.

selama ini, belum banyak pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, semisal dana kampanye, promo selama media, atribut, dan sebagainya, tutur abdul hakam naja selama dialog menghindari penghamburan biaya negara dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.

pembicara yang lain dalam dialog itu merupakan direktur fasilitas kepala daerah, dprd, serta hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji juga pakar hukum tata negara margarito kamis.

menurut hakam naja, belum keberadaan ajaran pembatasan pegeluaran dana kampanye sering membuat penyelenggaraan pilkada menjadi jor-joran serta munculnya praktik politik uang.

jika calon kepala daerah dan telah mengeluarkan ada dana juga lalu kalah, ternyata belum siap mental agar kalah, sering bisa memicu munculnya aksi anarkis dari kaum pendukungnya, katanya.

Baca Juga: Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Murah

oleh karena itu, tutur hakam naja, dalam pembicaraan ruu pilkada, dpr ri dan pemerintah mau merumuskan aturan pembatasan pengeluaran dana pilkada makanya penyelenggaraannya merupakan lebih proporsional.

aturan pembatasan itu, berdasarkan dia, mampu melalui pilihan pendekatan, semisal banyaknya persentasi penduduk dalam sebuah daerah serta luasnya wilayah geografis sebuah daerah.

persoalannya kondisi semua daerah dalam indonesia berbeda-beda, bagus luas serta bentuk geografis, kasus masyarakat, maupun kemampuan memperolah pad (pendapatan asli daerah), oleh karenanya dibutuhkan kajian, ujarnya.

pada kesempatan tersebut, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur dengan jelas apakah sepenuhnya dari apbn, sepenuhnya dibandingkan apbd, atau kombinasi dibandingkan apbn juga apbd.

di sisi lain, papar dia, sumbangan dana agar penyelenggaraan pilkada, menarik daripada lembaga maupun perorangan, juga relatif lumayan sulit.

namun, sumbangan dana agar pilkada ini telah diatur batas maksimalnya walaupun pelaporannya dan kadang-kadang belum gamblang, ujarnya.

hakam mengemukakan bahwa pembatasan pengeluaran dana pilkada tersebut sangat penting karena untuk menjaga keadilan terhadap seluruh pasangan kepala daerah dan ingin bertarung. itulah dan, pengaturan frekuensi promosi selama televisi.

selama ini, cuma pasangan calon dan meninggalkan banyak biaya, yang bisa sering beriklan di televisi, koran, media elektronik, katanya.